FSBK UAD Ikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama Badan Akuntabilitas Publik DPD RI

 

Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi (FSBK) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Rabu, 3 September 2025. Agenda ini digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk perwakilan anggota senator DPD RI dari berbagai daerah serta kalangan seniman dan musisi nasional.

RDPU ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FSBK UAD terkait surat yang dilayangkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Implementasi pada Dekanat FSBK UAD tentang Pelaksanaan Ketentuan UU No 28 tahun 2014 tetang Hak Cipta dan PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, BAP memiliki mandat untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pihak FSBK UAD, dekanat dan BEM Fakultas, hadir untuk memberikan pandangan sekaligus memperkuat suara mahasiswa dalam mengawal isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan publik, khususnya di bidang seni, budaya, dan komunikasi. Keterlibatan para senator DPD RI dan para seniman-musisi nasional menambah bobot diskusi, sehingga masukan yang dihasilkan diharapkan mampu memberi solusi yang komprehensif terhadap persoalan yang berkembang.

Kegiatan berjalan interaktif, di mana setiap perwakilan diberi ruang menyampaikan pandangan dan rekomendasi. Diharapkan, hasil RDPU ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi BAP DPD RI, tetapi juga melahirkan langkah konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk ekosistem seni dan budaya di Indonesia.

Partisipasi FSBK UAD dalam forum nasional ini menegaskan komitmen fakultas untuk terus aktif berkontribusi pada ruang-ruang dialog kebijakan publik, serta menjadi jembatan antara dunia akademik, masyarakat, dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi bangsa.